Ini Alasan Guru Wajib Menggunakan Akun Pembelajaran belajar.id

Akun Pembelajaran Memudahkan Kegiatan Belajar

Salah satu wujud kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan oleh Kemendikbudristek RI adalah di launchingnya akun pembelajaran belajar.id untuk semua pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik di semua jenjang pendidikan. Dengan adanya akun pembelajaran belajar.id ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan layanan pendidikan dari Kemendikbudristek RI. 

Adanya akun pembelajaran memungkinkan pendidik dan peserta didik dapat mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar, mulai dari mengakses platform Kemdikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh.

Sejak diluncurkan tahun 2020, pengguna akun pembelajaran belajar.id masing tergolong rendah. Bahkan di akhir tahun 2021 yang lalu, penulis menjadi instruktur bimbingan intensif secara online pemanfaatan akun pembelajaran belajar id untuk pembelajaran bagi beberapa sekolah di tingkat kabupaten. Dan memang ternyata sebagian besar pendidik bahkan belum mengaktifkan akun pembelajaran, apalagi memanfaatkannya. 

Oleh karena itu, di awal tahun 2022 ini, kemendikbudristek kembali menekankan kepada pendidik dan tenaga pendidik untuk segera mengaktifkan dan menggunakan akun pembelajaran belajar id agar dapat segera dirasakan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa alasan mengapa guru harus segera mengaktifkan dan menggunakan akun pembelajaran belajar.id. 

Pertama, akun pembelajaran belajar.id telah dilengkapi fitur canggih yang mendukung proses belajar mengajar antara siswa dan guru sehingga kegiatan belajar menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Pengguna akun pembelajaran belajar.id dapat memanfaatkan berbagai fitur sebagaimana layaknya pengguna akun google seperti drive, meet, classroom, chat, dan sebagainya. 

Berikutnya, guru dapat menjalankan kelas daring yang menarik dan interaktif karena pengguna akun pembelajaran belajar.id memiliki akses ke Google Meet untuk menyelenggarakan kelas daring yang dapat diikuti oleh 100 peserta dibanding jika menggunakan akun Google biasa. Hal ini tentu saja  menunjukkan bahwa guru memperoleh kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa pandemi yang masih memungkinkan penyelenggaraan pembelajaran secara jarak jauh.

Ketiga, pengguna akun pembelajaran belajar.id mendapatkan ekstra penyimpanan awan, artinya pengguna dapat menyimpan lebih banyak data dengan aman dan efektif melalui fitur Google Drive hingga mencapai 100 TB jika dibandingkan pengguna akun Google biasa yang hanya sekitar 15 GB saja alokasi penyimpanan pada Google Drive. Dengan demikian, guru dan peserta didik dapat mengakses berbagai data pembelajaran dari mana saja, kapan saja dan dengan kuota penyimpanan file yang lebih besar dan tentu saja sangat aman.

Selanjutnya, pengguna akun pembelajaran belajar id dapat mengelola berbagai tugas dan ujian menjadi lebih mudah dan efektif melalui fitur Google Formulir. Dengan adanya akses eksklusif ke fitur Google Formulir yang bisa diakses secara daring di akun pembelajaran belajar.id akan memudahkan pendidik untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan secara daring dan real time.

Selain layanan-layanan tersebut, pengguna akun pembelajaran belajar id juga masih dapat mengakses layanan surat elektronik, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik.  Menyikapi hal tersebut, sekolah hendaknya segera mengarahkan guru dan siswanya agar segera mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id nya sehingga dapat segera dimanfaatkan dalam pembelajaran. Akun pembelajaran dapat diperoleh melalui operator dapodik di sekolah masing-masing. Operator dapodik satuan pendidikan berkewajiban mengunduh nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) untuk pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan mendistribusikannya.

Read More

Download POS Asesmen Nasional Tahun 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran akan menyelenggarakan Asesmen Nasional secara bertahap mulai bulan Oktober s.d November untuk semua jenjang pendidikan. Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. 

Oleh karena itu, Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi telah menerbitkan Prosedur Operasional Standar penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021. POS Asesmen Nasional ini memuat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Asesmen Nasional. 

POS Asesmen Nasional ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Asesmen Nasional. POS Asesmen Nasional mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. kepesertaan asesmen nasional;
2. pelaksana asesmen nasional;
3. penyiapan instrumen asesmen nasional;
4. pelaksanaan dan penyiapan teknis;
5. pengolahan dan pelaporan hasil asesmen nasional;
6. pemantauan dan evaluasi;
7. biaya pelaksanaan asesmen nasional;
8. prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut;
9. sanksi; dan
10. kendala dalam pelaksanaan Asesmen Nasional

untuk lebih jelasnya, POS Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021 dapat di unduh pada link berikut ini. 

Download : POS Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021

Menyikapi hal tersebut, sekolah hendaknya segera mencetak POS Asesmen Nasional tersebut dan mempelajari setiap bab yang telah dijelaskan secara rinci. Sehingga sekolah dapat segera mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terjadi kendala yang berarti.

Read More

Asesmen Nasional Wajib bagi Sekolah yang ber-NPSN!

Asesmen Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 ini, Asesmen Nasional menjadi topik yang viral dan hangat diperbincangkan di kalangan pendidikan, terutama untuk jenjang Sekolah Dasar. Meskipun Asesmen Nasional sudah ada di beberapa tahun sebelumnya, namun baru tahun ini mendapat perhatian yang luar biasa dari semua kalangan. 

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. 

Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. 

Bentuk soal Asesmen Nasional terdiri dari Pilihan ganda, Pilihan Ganda Kompleks, Menjodohkan, Isian Singkat, dan Uraian. Adapun pelaksanaannya berbasis komputer. Sehingga kemudian dikenal dengan instilah ANBK, yaitu Assesmen Nasional Berbasis Komputer. Sekolah pelaksana ANBK bisa memilih dilaksanakan secara online atau semionline.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan.

Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. 

Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan  kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan Pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu). 

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Hingga saat ini jumlah sekolah pelaksana Asesmen Nasional mencapai 273.273 sekolah yang terdiri dari 167.721 SD/MI, 58.225 SMP/MTS, 22.769 SMA/MA, 13.880 SMK, 8.607 pendidikan kesetaraan dan 2.003 sekolah khusus. Mulai tahun 2021 ini, Assesmen Nasional wajib dilaksanakan oleh sekolah di semua jenjang yang sudah memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Read More

Download SPTJM Pencairan PIP Tahun 2021

SPTJM Pencairan PIP

Program Indonesia Pintar atau sering disebut PIP adalah salah satu program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada eserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Program bantuan ini merupakan kerja bersama atas tiga kementrian terkait, yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Sosial serta Kementrian Agama. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. 

Dengan adanya program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. 

PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dana PIP yang diterima, dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Program Indonesia Pintar ini disalurkan secara bertahap dengan skala prioritas. Pemerintah bekerja sama dengan Bank tertentu guna pencairan dana PIP tersebut. Bagi mereka yang memiliki Kartu Indonesia Pintar akan memperoleh prioritas utama dalam penyalurannya. Artinya para pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan disalurkan dananya pada tahap-tahap awal penyaluran dana PIP. 

Dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, terdapat beberapa perubahan kebijakan tentang pencairan dana PIP oleh siswa penerima manfaat pogram bantuan PIP. Jika biasanya anak bersama orang tua dapat mengambil langsung ke Bank penyalur PIP, namun saat ini pencairan dana PIP diminta dilakukan secara kolektif oleh sekolah.

Pencairan dana bantuan PIP secara kolektif oleh sekolah memerlukan beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh sekolah dan diberikan kepada bank penyalur. Beberapa persyaratan itu salah satunya adalah SPTJM Pencairan PIP. 

SPTJM Pencairan PIP adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditempeli materai serta ditandatangani dan stempel sekolah. SPTJM tersebut setidaknya menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan buku tabungan dan kartu PIP, Pengaktifan Kartu dan Pencairan serta Penarikan Dana Program Indonesia Pintar (PIP). Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, kepala sekolah bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku. 

Adapun contoh SPTJM Pencairan PIP Tahun 2021 ini dapat diunduh pada link di bawah ini. File contoh SPTJM kami sediakan dalam bentuk PDF dan Word. Silahkan diunduh sesusai kebutuhan. 

SPTJM Pencairan PIP Tahun 2021 (File PDF)

SPTJM Pencairan PIP Tahun 2021 (File Word)

Demikianlah informasi tentang Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pencairan PIP Tahun 2021. Sekolah diharapkan dapat membantu dalam mensukseskan Program Indonesia Pintar dari pemerintah sehingga nantinya tidak ada lagi siswa sekolah yang drop out karena kekurangan biaya sekolah.

Read More

Download Kisi-Kisi dan Naskah Ujian Praktik SD/MI Tahun 2021

Kisi-kisi dan Naskah Ujian Praktik SD Tahun 2021

Pemerintah sudah mengumumkan peniadaan Ujian Nasional tahun 2021 ini. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. 

Meskipun begitu, pemerintah memberi kebebasan kepada sekolah untuk melaksanakan Ujian Sekolah sebagai pengganti Ujian Nasional. Ini artinya sekolah diberi wewenang untuk menyelenggarakan Ujian Sekolah secara mandiri. 

Keputusan ini diambil sebagai langkah responsif berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Keputusan ini diambil demi keselamatan dan kesehatan lahir dan batin pserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Ujian Sekolah meliputi dua jenis ujian, yaitu Ujian Sekolah dan Ujian Praktik sebagaimana penyelenggaraan ujian di tahun-tahun sebelumnya. Kedua jenis ujian tersebut pelaksanaannya diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang dibuat oleh sekolah.

Baca Juga : Download POS Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2021

Ujian praktik dilaksanakan untuk memperoleh nilai keterampilan KI-4. Maka seringkali disebut sebagai ujian keterampilan. Ujian praktik atau ujian keterampilan SD/MI ini dapat berbentuk praktik, proyek atau produk. Hal tersebut bergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. 

Namun yang paling cocok digunakan pada masa Pandemi Covid-19 ini dimana sekolah belum diijinkan untuk melaksanakan tatap muka, maka sekolah dapat memilih penilaian produk sebagai ujian keterampilan. 

Jadwal pelaksanaan ujian praktik atau ujian keterampilan SD/MI tahun 2021 biasanya dilaksanakan sebelum ujian sekolah. Meskipun begitu, beberapa sekolah ada yang memilih melaksanakan ujian praktik setelah ujian sekolah. 

Yang paling penting adalah sekolah harus mempersiapkan kisi-kisi dan naskah ujian praktik atau ujian keterampilan dan segera menyampaikannnya kepada peserta didik. Kisi-kisi dan naskah ujian praktik atau ujian keterampilan tersebut harus dilengkapi dengan rubrik penilaian.

Adapun kisi-kisi dan naskah ujian praktik atau ujian keterampilan SD/MI tahun 2021 dapat diunduh pada link berikut ini. 

Download : Kisi-kisi dan Naskah Ujian Praktik (Ujian Keterampilan) SD/MI Tahun 2021

Jika sekolah menyelenggarakan ujian sekolah dan ujian praktik dalam bentuk tes luring, maka sekolah harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat sebagaimana sudah diatur dalam peraturan. Menyikapi hal tersebut, sekolah sebaiknya segera mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan ujian sekolah dengan membentuk kepanitian ujian sekolah agar pelaksanaan ujian sekolah dapat terselenggara dengan sukses.

Read More