Download Contoh SK Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tingkat Sekolah

Contoh SK Satgas Covid-19 Tingkat Sekolah

Saat ini, penyebaran Covid-19 sudah meluas dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa. Meskipun sebagian besar penderita Covid-19 dapat disembuhkan, namun penyakit ini telah menjadi pandemi global yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.

Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Corona, pemerintah telah menerbitkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya adalah protokol kesehatan pada satuan pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan bagi institusi pendidikan, untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Institusi pendidikan diminta untuk tenang, aktif, selalu waspada, dan tidak melakukan tindakan-tindakan reaksi yang berlebihan dan tetap melakukan antisipasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan Corona.

Sebagai penyelanggara layanan jasa pendidikan, Sekolah perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat sekolah.

Satgas Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 yang terbentuk ini nantinya akan bekerja melaksanakan tugas pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19 melalui serangakian kegiatan berbasis protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Yang menjadi dasar pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 tingkat sekolah antara lain

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
6. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-328-2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
10. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan
11. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan SK Satgas Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 tingkat sekolah, berikut kami berikan contoh SK Kepala Sekolah tentang Satgas Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 tingkat sekolah

Download SK Kepala Sekolah tentang Satgas Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 tingkat Sekolah

Dengan adanya SK ini, Satgas dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya untuk ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 dalam bidang pendidikan.

Read More

Download Contoh SK Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan (Lengkap, Perorangan dan Kelompok/Tim)

SK Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 secara jelas menyebutkan bahwa dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa untuk membantu biaya operasional Sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Oleh karena itu, sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah perlu menetapkan pelaksana pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan.

Sesuai petunjuk dalam Permendikbud tersebut, Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa  (PBJ) Satuan Pendidikan adalah pihak yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan.

Pelaksana PBJ di satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan. Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut, kepala sekolah dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan.

Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan SK kepala Saekolah. Berikut ini disajikan SK Kepala Sekolah tentang Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan baik pelaksana perorangan maupun pelaksana kelompok atau tim pelaksana.

SK Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan (Perorangan) Unduh PDF
SK Tim Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan (Kelompok), Unduh PDF

Pelaksana Perorangan atau Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa inilah yang nantinya bertugas melakukan pengadaan barang dan jasa baik secara luring atau daring melalui marketplace pada SIPLAH secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksana PBJ wajib bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan.

Selain itu, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan. Pelaksana PBJ harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan.

Read More

Contoh SK Bendahara BOS

Contoh SK Bendahara BOS

BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dana BOS yang disalurkan setiap triwulan ini dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah, Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

Adanya Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah sangat memberikan manfaat kepada sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi semua kalangan.

Mengingat begitu besarnya peran dana BOS bagi sekolah, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Sekolah wajib membentuk Tim Manajemen BOS sekolah yang bertanggung jawab dalam pengeolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Salah satunya adalah Bendahara BOS.

Dalam Permendikbud No 3 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Bendahara BOS Reguler adalah unsur pembantu kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOS Reguler.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah. Dengan demikian keberadaan Bendahara BOS perlu buatkan SK Bendahara BOS. Adapun contoh SK Kepala Sekolah tentang peunjukan guru sebagai Bendahara BOS dapat di lihat seperti berikut ini.

Donwload Contoh SK Bendahara BOS

Penunjukan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara BOS pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam pengurusan keuangan di sekolah  yang bersumber dari dana BOS.

Read More